Select Page

Solusi Appi Untuk RTH Minim, MRT dan LRT Hadir di Makassar

Solusi Appi Untuk RTH Minim, MRT dan LRT Hadir di Makassar

Makassar, IS – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar hingga saat ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 26/2007 tentang penataan ruang. Total RTH di Kota Makassar hanyalah 9,8 persen sementara undang-undang mewajibkan minimal 20 persen.

Berdasarkan penelitian Pakar Perencanaan Tata Ruang dari Univeristas Bosowa, Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, kurangnya RTH disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah kota.

“Saya coba keliling Kota Makassar, mohon maaf, tidak ada yang diakukan Pemerintah Kota Makassar selama ini. Pengadaan RTH Kota Makassar itu justru dilakukan oleh provinsi, contohnya Taman Pakui. Tidak ada upaya Pemkot Makassar menambah itu (RTH.red). Kenapa? Persoalannya di lahan,” kata Batara, Rabu (17/6) dalam diskusi yang dilakukan Komunitas Wartawan Politik Sulsel.

Dalam diskusi bertema “Bedah Program Tata Kota dan Perumahan Rakyat Pasangan Marhaban” di Café Respublica tersebut, Batara menyayangkan sikap Pemkot yang selama ini abai dalam mencari lahan untuk RTH.

“Kenapa Makassar mengalami kesulitan lahan? Karena terlalu banyak perizinan yang diberikan, tapi tidak ada MoU yang dibangun dengan pihak swasta,” cetusnya.

Terkait masalah tersebut, Appi yang memprogramkan perluasan RTH dan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak dan Lansia (RTPRAL) mempunyai solusi atas kekurangan lahan yang dialami pemkot.

“Ini soal bagaimana ketegasan pemerintah kota untuk membangun sinergi dengan pihak swasta. Tidak melulu ketika ada pembangunan wilayah, yang dibicarakan lebih dulu adalah berapa komersil areanya! Tapi sekarang harus dibalik, berapa besar ruang terbuka hijau yang disiapkan untuk pemerintah kota, itu dulu, barulah kita bicara area komersialnya,” tegas Appi.

Appi melanjutkan, adanya ketersediaan lahan baru dari perjanjian tersebut, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun rusunami (rumah susun milik) bagi masyarakat miskin yang selama ini bermukim di wilayah kumuh secara ilegal.

“Andaikan kita punya puluhan hektar tanah, kita juga bisa membagikan rumah gratis kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan,” imbuhnya.

Salah satu program Calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) adalah melahirkan moda transportasi massal seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rapid Transit).

Menurutnya, salah satu cara efektif mengurangi kemacetan adalah menyediakan transportasi umum yang nyaman.

“Makassar ke depan ini harus punya moda transportasi massal yang baik, tidak bisa ditawar lagi. Apakah itu MRT atau LRT. Kita harus berpikir lebih jauh dari sekedar busway,” kata Appi.

Selain itu, pegawai pemerintah juga akan dibatasi untuk menggunakan kendaraan pribadi ke kantor. Ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat agar beralih ke angkutan umum.

Itu disampaikan Appi dalam diskusi bertema “Bedah Program Tata Kota dan Perumahan Rakyat Pasangan Marhaban” yang dilaksanakan Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Café Respublica.

Pakar Perencanaan Tata Ruang dari Universitas Bosowa, Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si juga berpendapat serupa. Menurutnya, angkutan umum selama ini kurang diminati warga karena tiga alasan.

“Apakah kalau saya menggunakan angkutan umum kenyamanan saya bisa dijamin, keamanan saya bisa dijamin, dan apakah saya bisa tepat waktu sampai ke tujuan. Jika tiga pertanyaan ini tidak tidak bisa dijawab, maka tidak akan peralihan masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” kata Batara.

Dia sangat setuju dengan program MRT dan LRT yang dicanangkan Appi. Menurutnya, Kota Makassar sudah sepatutnya memiliki MRT dan LRT sebagaimana kota-kota metropolitan lainnya. Apalagi moda transportasi ini dipastikan nyaman, aman dan tepat waktu dibandingkan pete-pete atau angkot. (*)

About The Author

Redaksi

Inspirasi Sulawesi. Memberikan informasi yang berimbang kepada publik

Leave a reply