Select Page

Begini Cara ARB Atasi Banjir dan Kemacetan di Makassar

Begini Cara ARB Atasi Banjir dan Kemacetan di Makassar

Makassar, Inspirasisulawesi.com– Calon Wakil Walikota Makassar, Dr. Abdul Rahman Bando (ARB) rupanya telah mengantongi solusi atas permasalahan banjir yang menjadi langganan warga Makassar setiap musim hujan tiba.

Pasangan Calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) ini telah lama mengusulkan solusi tersebut kepada walikota sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto (Danny), yakni sejak tahun 2015. Namun sayang, usulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik dan tepat sasaran.

“Mengatasi banjir adalah melakukan tata kelola air yang bagus. Drainase kita rata-rata kecil dan penuh sedimen sehingga tidak mampu menampung debit air. Akses ke kanal-kanal juga tidak lancar. Tapi yang paling penting adalah membangun titik penampungan air,” kata ARB dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Café Res_Publica, Jl. Pettarani, Makassar, Minggu (5/4).

Satgas drainase dan normalisasi kanal menurutnya belum cukup untuk mengatasi besarnya debit air yang mengalir ke Kota Makassar setiap musim hujan. Karena hanya bersifat jangka pendek. Memperbanyak titik penampungan air seperti waduk adalah solusi jangka panjang yang paling efektif.

“Sudah saatnya Makassar membangun titik-titik penampungan air. Setiap musim kemarau, penampungan ini juga akan menjadi sumber air dan menjadi frontier baru dalam memperluas daerah ruang terbuka hijau. Begitupun dengan dua aliran sungai yang mengapit Makassar,” lanjutnya.

Normalisasi dan penataan bantaran sungai selain menjadi solusi banjir juga bisa mendatangkan PAD dari sektor pariwisata jika kelola dengan baik. Karenanya, tingginya sedimentasi di sungai Tallo dan Jeneberang sudah harus diatasi pemerintah sejak dini.

“Di Belanda, sungai menjadi frontier dalam mengatasi banjir dan sekaligus tempat wisata. Saya sudah membangun Ekonima Wisata Bahari dengan memanfaatkan alur Sungai Tallo dan Jeneberang. Masyarakat disana sekarang sudah merasakan manfaatnya. Dan itu dibangun bukan menggunakan APBD,” tandasnya.

Penataan dan normalisasi bantaran Sungai Tallo dan hutan mangrove pesisir utara Makassar dibangun melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional PBB. Keberhasilan program ini pulalah yang membuat ARB diundang oleh PBB ke Roma, Italia pada tahun 2017.

Kala itu, ARB didapuk penghargaan Pengelola Terbaik Costal Community Development Program International Fund For Agricultural Development (CCDP–IFAD) oleh unit Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Calon Wakil Walikota Makassar, Dr Abdul Rahman Bando (ARB) menilai semua masalah perkotaan memiliki solusi. Termasuk kemacetan.

“Setidaknya ada dua faktor penyebab macet di Kota Makassar. Pertama ruas jalan yang terbatas, kedua jumlah kendaraan yang meluber di waktu rush hour”.

Ia mencontohkan akses jalan yang menghubungkan masyarakat dari bagian timur kota ke pusat kota hanya ada dua, yakni jalan perintis – urip sumoharjo dan jalan tol. Akibatnya, macet tidak terelakkan di sepanjang jalan pettarani – urip sumoharjo. Dan kemacetan itu meluber sampai ke jalan pettarani dan jalan masjid raya.

“Sebab semua kendaraan dari selatan tujuannya menuju urip sumoharjo. Kalau ada alternative jalan lain yang menghubungkan maka tentu volume kendaraan yang melintas bisa terbagi dua,” kata ARB.

Dari sisi selatan kota, juga hanya ada dua ruas jalan penghubung, yakni jalan alauddin dan barombong. Kondisi di barombong lebih parah sebab hanya ada satu jembatan yang hanya muat untuk dua kendaraan.

“Karenanya, dari sisi infrastruktur jalan, harus ada jalan penghubung lain dari jalan pettarani menembus sungai jeneberang dan tiba di taeng, Gowa. Agar tidak lagi macet. Begitupun barombong, jembatannya ditambah,” lanjutnya.

Solusi berikutnya adalah zonasi karyawan dan pegawai serta siswa sekolah. Sebab pada rush hour yakni pagi dan sore hari, jalan dipadati oleh kendaraan yang didominasi penumpang siswa sekolah dan mahasiswa serta karyawan swasta dan pegawai negeri.

“Solusi zonasi siswa harus dibuat merata fasilitas semua sekolah. Kita tinggalkan istilah sekolah unggulan, karena itu hanya mempertajam gap dengan kualitas sekolah di pinggiran kota. Sehingga orang tua tidak lagi menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh dari rumah,” kata ARB.

“Pegawai juga sudah saatnya kita zonasi. Khususnya pegawai di kantor layanan, seperti pegawai kantor kelurahan, camat, puskesmas dan guru-guru. Kalau guru tersebut tinggal di Rappocini maka carikan sekolah di Rappocini. Bukan di sudiang,” imbuhnya. (#Is)

About The Author

Redaksi

Inspirasi Sulawesi. Memberikan informasi yang berimbang kepada publik

Leave a reply