Select Page

Advertisement

Pelaku Usaha Naikkan Harga, KPPU Akan Menindak Menjadi Perkara

Pelaku Usaha Naikkan Harga, KPPU Akan Menindak Menjadi Perkara

Makassar, Inspirasisulawesi.com – Mengenai merosotnya rupiah terhadap dollar, perekonomian pun makin anjlok disejumlah usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun menanggapi serius akan hal tersebut, walau tidak berdampak signifikan terhadap KPPU sendiri.

Wakil Ketua KPPU RI, Ukay Karyadi, S.E, M.M mengatakan, bahwa dollar naik secara tidak langsung berhubungan dengan KPPU.
“Kalaupun nanti dollar makin naik, tentunya komponen-komponen bahan baku yang berasal dari impor, itu harganya naik. Kalau inputnya naik, tentunya nanti produknya juga akan naik,” ungkapnya di Forum Jurnalis dengan tema “Fokus Kerja KPPU tahun 2018” di Makassar, Jumat (7/9/2018).

“Nah, jika harganya naik tentunya jangan masyarakat yang dirugikanlah. Bisa jadi ketika harga-harga naik ini, kalau terkait persaingan usaha ini perusahaan-perusahaan yang memiliki modal kuat, mereka tidak perlu langsung menaikkan harga. Jadi pelaku-pelaku usaha yang kecil tentunya akan tutup dan pelaku usaha besar kalau tidak menaikkan harga tentunya akan bertahan,” tuturnya.

Dijelaskannya, apabila harga-harga pun naik maka KPPU akan mendapat amanah untuk sebagai tim di Satgas Pangan. Agar harga-harga komoditas pangan tidak melonjak. Ia menambahkan, apapun namanya, jika pelaku-pelaku usaha menaikkan harga bersama-sama, maka jelas melanggar persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk-bentuk pengawasan kedepan bagi KPPU dalam hal tersebut, adalah tentunya akan diselidiki dan diinvestigasi. Kalau memenuhi dua alat bukti, maka KPPU akan menaikkan jadi perkara.

“Jika menaikkan harga tergantung dari biaya produksi, maka pihak KPPU tidak serta merta menindak, karena itu adalah hukum ekonomi biasa,” kata Ukay Karyadi.

Ditegaskannya, kalau ada berbasis laporan dari masyarakat atau pelaku usaha, bahwa ada yang menaikkan harga atau curang secara bersama-sama, maka secepatnya dilaporkan ke KPPU.

“Kondisi persaingan usaha di Indonesia saat ini adalah seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Masih banyak pelaku-pelaku usaha belum taat menjalankan hukum persaingan usaha. Terkait didaerah, masih adanya permainan atau persekongkolan tender, terutama yang masih dibiayai oleh APBD. Hal tersebut muncul dan banyak laporannya, karena biasanya pihak yang kalah melaporkan,” tegas Ukay. (Yudha)

Advertisement

About The Author

Redaksi

Inspirasi Sulawesi. Memberikan informasi yang berimbang kepada publik

Leave a reply